Pencegahan dan Penanggulangan Kehilangan Uang Kreditur dalam Siklus Peer to Peer Lending (AILRC)

0
1952
Ilustrasi. Sumber Foto: https://www.flickr.com/

Artikel ini ditulis oleh Asri Andara Putri, Glenn Dio Haeckal Anggoro, dan Monica Rotua Angelia dari Asian Law Student Association (ALSA) Indonesia Local Chapter Universitas Indonesia. Artikel ditulis untuk mengikuti ALSA Indonesia Legal Review Competition (AILRC) 2018 yang mengambil tema tentang Financial Technology.

Publikasi artikel pada rubrik KLIKALSA” sebagai wujud kerja sama KlikLegal dengan National Board ALSA Indonesia (Periode 2017-2018). Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

A. Pendahuluan

  1. Latar Belakang

Teknologi yang terus berkembang dalam era modern ini, membawa dampak perkembangannya di bidang ekonomi. Masyarakat kian membutuhkan kegiatan finansial untuk terus berkembang dengan meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi. Perkembangan  teknologi tersebut menghasilkan inovasi di bidang ekonomi yang berkembang pesat saat ini, yaitu  Financial Technology (“FinTech”). Fintech saat ini mengejar ide baru dan model bisnis baru untuk membawa transformasi digital ke semua aspek dalam industri jasa keuangan.

Menurut Databoks, Kadata Indonesia menyatakan bahwa :

“Transaksi finansial teknologi (Fintech) Indonesia pada 2017 diperkirakan mencapai US$ 18,6 miliar atau setara Rp 247,65 triliun dengan nilai tukar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat 24 persen dari perkiraan tahun sebelumnya, yakni sebesar US$ 15 miliar. Menurut data statista, transaksi Fintech Indonesia akan mencapai US$ 37,15 miliar atau sekitar Rp 494 triliun pada 2021.”[i]

Perkembangannya di Indonesia, ditunjukkan pula melalui hasil survey Direktorat Jendral Aplikasi Informatika pada Kominfo, bahwa salah satu bentuk jasa yang digunakan dalam transaksi online pada tahun 2015 adalah jasa bank, keuangan, dan asuransi sebesar 9.40%.[ii] Hal ini menunjukkan penggunaan internet semakin berkembang ke arah finansial melalui transaksi online. Hadirnya fintech di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi pula oleh kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dan kemudahan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan untuk memulai usaha. Menurut Peneliti Indef Bhima Yudhistira, total kebutuhan pembiayaan nasional pada saat ini mencapai Rp 1.649 triliun, sementara kapasitas perbankan hanya sebesar Rp. 600 triliun, sehingga diharapkan selisih kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp. 989 triliun dapat diisi oleh kehadiran fintech.[iii]

Salah satu jenis Fintech yang cukup menjadi pusat perhatian adalah yang bergerak di bidang pinjam meminjam atau dikenal dengan Peer to peer lending (“P2P Lending). P2P Lending ini hadir sebagai solusi yang merupakan salah satu bagian dari fintech, yaitu metode pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi.

Dalam konsep P2P Lending, seorang debitur yang akan menggunakan dana tersebut dipertemukan dengan kreditur yang hendak memberikan pinjaman melalui platform fintech. Platform tersebut kemudian akan menjadi Penghubung antara Debitur dan Kreditur. Layaknya kegiatan pinjam-meminjam uang biasanya, P2P Lending juga memiliki permasalahan pencegahan risiko yang akan timbul, salah satunya adalah hilangnya uang yang sudah disetor oleh kreditur. Hilangnya uang kreditur dapat disebabkan banyak hal, antara lain gagal bayar (wanprestasi) oleh debitur karena tidak adanya transparansi dalam siklus peer to peer lending yang dilakukan penyelenggara fintech dan kurangnya pengembangan dan inovasi dalam sistem manajemen pencegahan penyalahgunaan dana yang ditetapkan oleh OJK untuk diterapkan oleh para penyelenggara fintech. Demi mengurangi permasalahan yang akan muncul, pengkajian terhadap instrumen hukum dalam pengaturan Fintech perlu dilakukan demi berkembangnya fintech untuk mendorong inklusi keuangan Indonesia.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana aspek hukum Peer to peer lending sebagai salah satu bentuk fintech?

b. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pencegahan hilangnya uang kreditur dalam siklus peer to peer lending?

B. Pembahasan

Fintech kini terus berkembang karena menjanjikan sehingga semakin menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi dalam fintech. Didefinisikan secara sederhana, fintech yang merupakan dua gabungan kata, yaitu financial dan technology. Intinya, fintech adalah segala bentuk inovasi teknologi di sektor finansial atau jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank.[iv] Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendefinisikan fintech adalah perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan, atau dapat diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.[v] Salah satu kategori dari fintech yang paling banyak dinikmati adalah Deposit, Lending dan Capital Rising yang mana usaha yang dilangsungkan adalah crowdfunding (menghimpun dana masyarakat) dan peer to peer lending/P2P (menyediakan pinjaman dana ke masyarakat). Executive Director The Australian Center for Financial Studies, Monash Business School Prof. Edward Buckingham, dalam riset awal The Australian Center for Financial Studies terkait perkembangan fintech di Indonesia ini menemukan bahwa fintech yang paling banyak digunakan saat ini adalah terkait peer to peer lending/P2P.[vi]

Konsep P2P ini adalah konsep pinjam meminjam di mana prosesnya diperantarai oleh sebuah situs atau platform teknologi yang berfungsi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Regulasi P2P di Indonesia sendiri telah diatur oleh Otorisasi Jasa keuangan (OJK) melalui Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsep P2P Lending ini dapat disamakan dengan sistem penyaluran kredit, yaitu kegiatan bisnis meminjamkan dana (fund lending) kepada masyarakat berdasarkan pinjam – peminjaman disertai bunga yang sudah ditentukan wajib dilunasi bersama utangnya pada akhir jangka waktu perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1756 jo. 1765 jo. 1767 KUHPerdata. Dalam bentuk peer to peer lending, mengingat kemudahan dan kecepatan akses yang dijanjikan para penyedia dengan sistem platform ini, muncul permasalahan hilangnya uang kreditur yang dapat disebabkan oleh debitur dan penyelenggara peer to peer lending.

Pertama, dalam kegiatan pendanaan ini, pemberi dana selalu memiliki resiko yaitu potensi kehilangan seluruh pendanaan atau sebagian atas perbuatan wanprestasi debitur, yang disebut juga gagal bayar.[vii] Penyelenggara Fintech yang melakukan P2P lending, resiko ini kian menghampiri dikarenakan hadirnya Fintech memang bertujuan untuk mempermudah layanan sehingga ketentuan bagi calon debitur menjadi kurang kompleks tidak sebagaimana bank dan/atau Perusahaan pemberi pinjaman tradisional dalam penggunaan Platform. Dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak ditemukan syarat spesifik mengenai persyaratan pihak-pihak mana yang dapat menjadi debitur dalam kegiatan P2P, syarat debitur yang diatur hanyalah bahwa debitur haruslah perseorangan atau badan hukum.

Terkait data debitur, Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 ini hanya ada kewajiban penyelenggara untuk melakukan autentikasi, verifikasi, dan validasi yang terdapat dalam Pasal 26 huruf b, tetapi tidak menjawab permasalahan pihak yang dapat menjadi debitur. Selanjutnya, perjanjian pinjam meminjam dalam fintech, penerima dana tidak memberikan jaminan kredit yang dikuasai oleh si pemberi dana maupun penyelenggara fintech. Jaminan kredit tersebut seharusnya bisa menjadi solusi atas pengurangan resiko gagal bayar tersebut. POJK Nomor 77-POJK.01-2016 lebih khususnya dalam pasal 19 dan pasal 20 yang mengatur mengenai perjanjian antara para pihak dalam fintech tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Sesungguhnya dalam peraturan ini telah muncul terkait pencantuman jika adanya objek jaminan dalam dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), tetapi tetap tidak dinyatakannya kewajiban jaminan kredit tersebut. Objek jaminan inilah salah satu hal yang seharusnya dikembangkan oleh OJK terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuk dari objek jaminan tersebut dalam bentuk regulasi agar terciptanya kepastian hukum atas resiko gagal bayar.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya atas adanya resiko gagal bayar tersebut, patut diapresiasi OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai informasi debitur yang selama ini menjadi masalah juga dalam P2P Lending. Bahwa penyelenggara fintech, yang diatur Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan mempermudah penyelenggara fintech untuk dapat lebih mudah mendapat histori kredit para debitur. Dalam hal pelaporan data debitur fintech belum diatur untuk menjadi kewajiban penyelenggara fintech. Pun ketika waktu yang ditargetkan telah mewajibkan penyelenggara fintech untuk melaporkan data debitur, persyaratan pemenuhan seluruh informasi debitur di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) dapat menjadi kesulitan tersendiri bagi perusahaan fintech khususnya start-up yang memiliki basis pengguna yang luas sehingga harus dipertimbangkan kembali mengenai inklusifitas penyelenggaraan Sistem Peer to peer Lending melalui fintech ini.

Untuk mengatasi gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, muncul lah konsep dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara fintech. Dana proteksi tersebut diciptakan untuk meminimalisir kerugian kreditur atas modalnya selaku investor apabila ada pinjaman yang gagal bayar. Jumlah kompensasi yang diterima investor bergantung pada grade pinjaman yang diinvestasikan.[viii] Dana proteksi bersumber dari penyisihan keuntungan penyelenggara setiap bulannya. Dana proteksi ini adalah bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada investor selaku konsumen agar tidak mendapatkan kerugian atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur atau peminjam dalam kegiatan P2P ini. Tetapi yang perlu diingat kembali adalah tidak semua perusahaan fintech memiliki dana proteksi yang disiapkan kepada investor, beberapa penyelenggara P2P tidak melakukan tanggung jawab atas kondisi gagal bayar dan menetapkan klausula bahwa kondisi gagal bayar menjadi tanggung jawab investor. Hal ini adalah tidak adanya pengaturan terkait dana proteksi oleh OJK, sebaliknya OJK justru mengatur larangan memberikan jaminan yang diatur dalam Pasal 43 huruf c POJK No. 77/POJK.07/2016 yang menyebutkan

“larangan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain”[ix]

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, adanya larangan bagi penyelenggara untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain, ketentuan larangan juga disebutkan pada Pasal 51 huruf c POJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Berdasar ketentuan ini konsep dana proteksi sebagai jaminan atas pemenuhan utang debitur atau peminjam kepada investor adalah pelanggaran. Keberadaan pasal larangan ini sangat melindungi penyelenggara dan dapat menjadi dasar atas tindakan lepas tangannya penyelenggara terhadap keadaan gagal bayar debitur. Oleh karena itu dana proteksi saat ini belum lah menjadi jawaban dari permasalahan gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Sehingga, dana proteksi tersebut perlu dikaji lebih jauh oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang. Selain itu perlu dikaji pula dalam pencegahan peristiwa gagal bayar (wanprestasi) oleh debitur, seringkali dalam penyelenggaraan peer to peer lending pihak debitur adalah pihak yang tidak dapat memberikan jaminan apa pun atas tidak dapat dibayarkannya dana yang dialirkan kepadanya. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut yang memungkinkan pengambilalihan bisnis debitur yang telah dibangun dengan dana dari kreditur apabila debitur mengalami gagal bayar.

Kedua, potensi kehilangan uang kreditur selain disebabkan oleh gagal bayar (wanprestasi) debitur, juga dapat disebabkan oleh penyelenggara dalam kegiatan peer to peer lending itu sendiri. Tidak diaturnya sistem manajemen pencegahan penyalahgunaan dana yang mungkin dilakukan penyelenggara fintech dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Tanpa mengurangi rasa hormat seharusnya Otoritas Jasa Keuangan Indonesia belajar pada kasus di Negara Republik Rakyat China (RRC), dimana salah satu penyelenggara P2P terbesar di RRC, Ezubao, dituntut karena telah mengumpulkan uang sejumlah 59,8 miliar Yuan yang didapatkan dari 900.000 investor dan telah gagal untuk mengembalikan dana sejumlah 38 miliar Yuan.[x]

Pencegahan penyalahgunaan dana oleh penyelenggara fintech atau penyelenggara transaksi elektronik lainnya sebenarnya sudah diatur dengan diwajibkannya penerapan asas duty of care dalam menjalankan korporasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyelenggaraan transaksi elektronik wajib memperhatikan itikad baik, prinsip kehatian-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran”.[xi] Hanya saja perlu diperhatikan bahwa kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana tidak dapat diatur hanya dengan imbauan saja, melainkan juga harus dibarengi dengan adanya penerapan sistem pencegahan penyalahgunaan dana yang seimbang. Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dana tersebut ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain;

Pertama, seharusnya terdapat kewajiban untuk penyelenggara fintech mengefisiensikan kewajiban rekam jejak audit sesuai yang telah diatur pada Pasal 27 POJK NO.77/POJK.01/2016. Perlu diapresiasi kembali bahwa OJK telah mewajibkan rekam jejak audit oleh penyelenggara fintech, akan tetapi dengan mempelajari kasus yang dialami Ezubao dimana Negara RRC pun mewajibkan adanya rekam jejak audit nampaknya kewajiban yang telah ditentukan oleh OJK tersebut menjadi tidak lagi jelas sasarannya. Salah satu auditor keuangan terkenal, Alan Whitman, CEO Baker Tilly menjelaskan bahwa kewajiban rekam jejak audit tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya pemisahan tugas dan kewenangan pembuat rekam jejak yang menerima laporan setiap transaksi, dengan pihak yang melakukan transaksi itu sendiri.[xii]

Apabila belajar pada kasus Ezubao, perlu dipahami bahwa di dalam sistem manajemen Ezubao tidak dipisahkan antara jabatan pembuat rekam jejak dengan jabatan lainnya. Masing-masing jabatan wajib membuat rekam jejak dan bagian keuangan hanya berkewajiban untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil rekam jejak tersebut. Sehingga disini penulis berpendapat bahwa perlu diwajibkannya adanya jabatan pembuat dan pemeriksa rekam jejak pada setiap penyelenggara fintech atau setidak-tidaknya penyelenggara fintech tersebut bekerja sama dengan lembaga yang dapat melaksanakan tugas tersebut;

Kedua, dalam mencegah penyalahgunaan dana oleh penyelenggara fintech, OJK perlu mewajibkan penyelenggara fintech untuk mempublikasikan rasio Non Performing Loans (NPL)/kredit bermasalah atas setiap produk kredit yang mereka tawarkan. Rasio Non Performing Loans (NPL)/kredit bermasalah ini pun juga harus diaudit oleh OJK. Perlunya diadakan kewajiban mempublikasikan rasio Non Performing Loans ini dipelajari dari adanya kasus Lending Club. Dalam kasus Lending Club tidak adanya Rasio Non Performing Loans atas setiap produk kreditnya, mengakibatkan para kreditur terus memberikan pinjaman dengan harapan bahwa dana yang mereka berikan dialirkan untuk produk kredit yang sehat, yang ternyata terhadap dana tersebut Lending Club justru mengalirkannya untuk dipinjamkan kepada debitur-debitur yang memiliki rasio Non Performing Loans yang tinggi. Setelah diaudit oleh sebuah firma hukum, ditemukan fakta bahwa pengaliran dana kreditur kepada pihak yang memiliki rasio Non Performing Loans yang tinggi merupakan modus untuk menggelapkan sisa dari kredit yang belum dibayarkan. Sehingga akhirnya pada tanggal 9 Mei 2016, Renault Laplanche, Direktur Lending Club dipanggil Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[xiii]

Sehingga di sini penulis berpendapat bahwa perlu adanya peraturan yang mewajibkan adanya publikasi rasio Non Performing Loans atas setiap produk kredit dan adanya kewajiban OJK untuk mengaudit rasio yang telah dipublikasikan tersebut; Ketiga, kembali belajar dari kasus Ezubao di Negara RRC bahwa awal mulanya terjadinya penyalahgunaan dana oleh Ezubao disebabkan oleh adanya kelebihan dana yang diterima pihak Ezubao atas penjualan produk kredit yang sudah tidak ada. Dalam kasus yang terjadi pada Ezubao, Ezubao menjual produk – produk kredit yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi, dana yang diberikan oleh kreditur atas produk kredit ‘bodong’ tersebut digunakan untuk kehidupan mewah para petinggi dan pegawai Ezubao.[xiv] Menyikapi kasus Ezubao tersebut sebaiknya OJK mulai meregulasikan adanya kewajiban pelaporan produk kredit secara berkala oleh penyelenggara fintech atau kewajiban audit produk secara berkala oleh OJK, hal ini bertujuan agar tidak ada produk kredit / investasi bodong yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech dalam situsnya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dan kemudahan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan untuk memulai usaha menghadirkan fintech di Indonesia yang dikenal dengan Peer to peer lending (“P2P Lending). Konsep P2P Lending ini dapat disamakan dengan sistem penyaluran kredit yang telah diatur melalui Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya kemudahan dan kecepatan akses yang dijanjikan para penyedia fintech memunculkan permasalahan hilangnya uang kreditur yang dapat disebabkan oleh debitur dan penyelenggara Peer to peer lending itu sendiri.

Gagal bayar yang disebabkan oleh debitur itu sendiri bermula dari kurang memadainya regulasi mengenai fintech dalam memberikan kepastian hukumnya. terhadap pihak mana yang dapat menjadi debiturnya, dan kedua tidak adanya objek jaminan dalam perjanjiannya di dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak ditemukan syarat spesifik mengenai persyaratan pihak yang menjadi debitur. Dilain sisi,penyelenggara fintech berkeinginan untuk memberikan perlindungan bagi para investor dalam bentuk dana proteksi, yang dalam hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan larangan atas jaminan yang diberikan oleh si penyelenggara fintech. Untuk mencegah adanya gagal bayar yang disebabkan oleh pihak debitur, maka OJK memberikan kemudahan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) kepada para penyelenggara fintech untuk mengetahui histori kredit para debiturnya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan pula gagal bayar yang disebabkan pihak penyelenggara dapat menjadi masalah besar seperti yang terjadi di Ezubau, China karena tidak adanya sistem manajemen pencegahan penyalahgunaan dana yang mana sudah menjadi kewajiban penyelenggara fintech untuk pencegahan penyalahgunaan dana karena penerapan asas duty of care dalam menjalankan korporasinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik yang dapat diterapkan melalui rekam jejak audit dalam fintech sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tersebut atau mempublikasikan rasio Non Performing Loans (NPL) atau kredit bermasalah atas setiap produk kredit yang ditawarkan oleh penyelenggara itu sendiri.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah Penulis kemukakan, selanjutnya Penulis akan memberikan saran demi meminimalisir permasalahan kondisi hilangnya uang kreditur yaitu antara lain:

a. OJK sebaiknya mengatur pihak-pihak yang menjadi debitur demi kejelasannya siapa yang dapat menjadi debitur

b. OJK mengembangkan terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuknya;

c. Terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) yang baru dikembangkan OJK, perlu dikaji pengaturan kewajiban pelaporan data debitur fintech dalam kemudahan SLIK;

d. Sebaiknya OJK perlu mengkaji lebih jauh terkait dana proteksi yang sudah diterapkan serta perlu dikaji pula hal terkait seringkali dalam penyelenggaraan peer to peer lending pihak debitur adalah pihak yang tidak dapat memberikan jaminan apa pun atas tidak dapat dibayarkannya dana yang dialirkan kepadanya;

e. Perlu dipertimbangkan peraturan terkait mengenai pengadaan jabatan pembuat dan pemeriksa rekam jejak pada setiap penyelenggara fintech atau setidak-tidaknya penyelenggara bekerjasama dengan lembaga yang dapat melaksanakan tugas tersebut;

f. OJK lebih mempertimbangkan adanya peraturan yang mewajibkan dilakukannya publikasi rasio Non Performing Loans atas setiap produk kredit dan adanya kewajiban OJK untuk mengaudit rasio yang telah dipublikasikan tersebut;

g. Sebaiknya OJK juga mempertimbangkan untuk diakannya peraturan kewajiban pelaporan produk kredit secara berkala oleh penyelenggara fintech atau kewajiban audit produk secara berkala oleh OJK.

 

D. Daftar Pustaka

1. BUKU

Makarim,   Edmon.   Tanggung   Jawab   Hukum   Penyelenggara   Sistem    Elektronik.Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesi,2007.

Umam, Khotibul. Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Pembiayaan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

 

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN 3790.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP No.82 Tahun 2012. LN No.189 Tahun 2012. TLN No. 5348.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. POJK No.77 /POJK.01/2016. LN Nomor 324 tahun 2016. TLN 6005.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. POJK Nomor 18/POJK.03/2017. LN Nomor 93 tahun 2017.TLN 6049.

3. ARTIKEL HARIAN

Indradie, Andri dan Silvana Maya Pratiwi, “Fintech Menjamur, Regtech Harus Meluncur” kontan. (18 juli- 24 Juli 2016). Hlm. 3.

4. MAKALAH

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo). “Financial Technology (FinTech) “Analisa Peluang Analisis Peluang Indonesia dala Era Komunikasi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi

Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Keuangan” (materi disampaikan pada Temu ilmiah Nasional Peneliti 2016, Bogor, 28 Juli 2016).

5. SUMBER INTERNET

Noviansyah, Aditya. Regulator, Pelaku Pasar, dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital,. https://m.tempo.co/read/news/2017/03/22/087858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital. Diakses 9 Januari 2017.

Kementerian komunikasi dan Infomatika, Klasifikasi Jasa yang digunakan dalam Transaksi Online Tahun 2015. https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=430&iddoc-1459&data-data_page=3.Diakses 9 Januari 2017.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/2017-transaksi-fintech-indonesia-us-186-miliar. Diakses 5 Januari 2017.

https://katadata.co.id/berita/2017/10/31/pakar-usul-indonesia-mencontoh-india-dalam-kembangkan-fintech. Diakses 11 Januari 2017.

https://www.investree.id/invest/risk. Diakses 5 Januari 2018. http://finansial.bisnis.com/read/20170916/215/690487/koinworks-lindungi-rugi-investor-dengan-dana-proteksi. Diakses 12 Januari 2017.

https://www.techinasia.com/fall-76b-ponzi-scheme-ezubao-bad-chinas-p2p-lending-

companies. Diakses 12 januari 2017.

 

https://www.reuters.com/article/us-china-fraud-ezubao/chinas-8-6-billion-p2p-fraud-trial-

 

starts-xinhua-idUSKBN1450I2. Diakses 12 januari 2017.

 

http://www.bakertilly.com/insights/prevention-of-fraud-through-effective-internal-controls/. Diakses 12 januari 2017.

 

https://personalmoneyservice.com/lending-club-fraud/. Diakses 12 januari 2017.

 

https://www.cnbc.com/2017/09/12/ezubao-two-in-china-get-life-in-prison-for-7-point-6-

 

billion-ponzi-scheme.html. Diakses pada tanggal 12 januari 2017.

 

Catatan Akhir (End Note)

[i] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/2017-transaksi-fintech-indonesia-us-186-miliar diakses 5 Januari 2017.

[ii] Kementerian komunikasi dan Infomatika, Klasifikasi Jasa yang digunakan dalam Transaksi Online Tahun 2015, https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=430&iddoc-1459&data-data_page=3, diakses 9 Januari 2017.

[iii] Aditya Noviansyah, Regulator, Pelaku Pasar, dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital, https://m.tempo.co/read/news/2017/03/22/087858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital, diakses 9 Januari 2017.

[iv] Indradie, Andri dan Silvana Maya Pratiwi, “Fintech menjamur. Regtech Harus Meluncur”, Kontan, (18 Juli- 24 Juli 2016). hlm.3.

[v] Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), “Financial Technology (FinTech) “Analisa Peluang Analisis Peluang Indonesia dalam Era Komunikasi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Keuangan” (materi disampaikan pada Temu ilmiah Nasional Peneliti

 

2016, Bogor, 28 Juli 2016), hlm. 8.

[vi] https://katadata.co.id/berita/2017/10/31/pakar-usul-indonesia-mencontoh-india-dalam-kembangkan-fintech, diakses l 11 Januari 2017.

[vii] https://www.investree.id/invest/risk , diakses 5 Januari 2018.

[viii] http://finansial.bisnis.com/read/20170916/215/690487/koinworks-lindungi-rugi-investor-dengan-dana-proteksi, diakses 12 Januari 2017.

[ix] Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi, POJK No.77 /POJK.01/2016, LN Nomor 324 tahun 2016, TLN 6005, Pasal 9.

[x] Dapat dlihat pada https://www.techinasia.com/fall-76b-ponzi-scheme-ezubao-bad-chinas-p2p-lending-companies, dan https://www.reuters.com/article/us-china-fraud-ezubao/chinas-8-6-billion-p2p-fraud-trial-starts-xinhua-idUSKBN1450I2, diakses 12 januari 2017.

[xi] Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012, LN No.189 Tahun 2012, TLN No. 5348, Pasal 46.

[xii] Dapat dlihat pada http://www.bakertilly.com/insights/prevention-of-fraud-through-effective-internal-controls/ , diakses 12 januari 2017.

[xiii] Dapat dlihat pada https://personalmoneyservice.com/lending-club-fraud/ , diakses pada tanggal 12 januari 2017.

[xiv] Dapat dlihat pada https://www.cnbc.com/2017/09/12/ezubao-two-in-china-get-life-in-prison-for-7-point-6-billion-ponzi-scheme.html , diakses pada tanggal 12 januari 2017.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*